Kabar Gembira.. Program Jokowi Sejuta Rumah buat PNS

pemerintah akan memberikan bantuan DP dengan nominal Rp 4 juta.
Untuk bantuan tersebut, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar Rp 1,85 triliun.

JAKARTA – Groundbreaking program satu juta rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan dilakukan pada 29 April mendatang. Program pemerintahan Jokowi ini juga menyiapkan beberapa tawaran menarik. Salah satunya adalah bantuan pembayaran uang muka (DP).

Plt Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PeraY) Syarief Burhanuddin menuturkan, pemerintah akan memberikan bantuan DP dengan nominal Rp 4 juta. Untuk bantuan tersebut, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar Rp 1,85 triliun.

Bukan hanya itu, intensif lain yang disiapkan berupa penurunan suku bunga kredit perumahan rakyat (KPR) dari 7,5 persen menjadi 5 persen flat. Keringanan itu berlaku selama masa kredit 20 tahun.

MBR yang bisa ikut program itu adalah calon pembeli rumah tapak dengan gaji maksimal Rp 4 juta/bulan dan calon pembeli rusun dengan gaji maksimal Rp 7 juta/bulan. Termasuk para pegawai negeri sipil (PNS) dan para pekerja (buruh).

”Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat harus punya penghasilan tetap. Itulah masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Syarief dalam acara temu media di Jakarta Kamis (23/4).

Tak berhenti di situ. Kata Syarif, saat ini pihaknya juga tengah mengkaji revisi peraturan menteri dalam negeri terkait pedoman pemberian izin mendirikan bangunan (IMB).

Dalam aturan itu, di pasal 23 ayat 1 huruf (i) disebutkan, bupati/wali kota wajib memberikan pengurangan dan atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasar kriteria bangunan sosial dan budaya, juga bangunan fungsi sosial hunian bagi MBR. Selain itu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan akan digratiskan.

Program tersebut akan mulai pada 29 April. Jokowi akan melakukan peresmian langsung pengerjaan groundbreaking di Ungaran, Semarang. Sebanyak 103.135 rumah siap di-groundbreaking.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari 331.693 rumah yang dibanggun pada tahap pertama. Rumah murah tersebut akan dijual dengan harga Rp 115 hingga Rp 155 juta, bergantung wilayah dan jenis rumah. (mia/c10/nw)
sumber: http://www.jpnn.com/read/2015/04/24/300031/Program-Sejuta-Rumah,-Harga-Rp-115-Juta,-Boleh-Beli-Gaji-Maksimal...

Read More

Tunjangan Profesi Guru Madrasah blm Cair, Kemenag tak Berani kasih Janji.

Dalam PMA ini dijelaskan,
para guru swasta tidak lagi menerima tunjangan profesi
sebesar Rp 1,5 juta per orang

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dana tunjangan profesi bagi guru swasta yang belum didistribusikan setelah memperoleh SK Inpassing ternyata akibat anggaran dari Kementerian Keuangan yang belum cair. 

"Jadi inpassing ini bagi guru swasta yang sudah bergelar guru profesional karena sudah bersertifikat pendidik. Mereka belum bisa dibayarkan inpassing-nya oleh Kemenag karena anggarannya belum ada," ujar Direktur Madrasah Kementerian Agama Nur Kholis, Senin (27/4).

Ia mengatakan, dana SK Inpassing masih kurang sebesar Rp 1,2 triliun. Tunjangan profesi guru swasta sebesar Rp 1,5 juta per orang. Namun, begitu SK inpassing dikeluarkan tahun 2014, maka Kemenag mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS. 

Dalam PMA ini dijelaskan, para guru swasta tidak lagi menerima tunjangan profesi sebesar Rp 1,5 juta per orang. Namun, tunjangan yang diterima setara dengan jenjang kepangkatan dan golongan.

Jika guru swasta tersebut setara dengan PNS golongan IIIB maka tunjangan profesi yang akan diterima sama dengan PNS golongan IIIB. Artinya, masing-masing guru swasta akan memperoleh tunjangan profesi yang berbeda-beda. Jumlah guru swasta yang telah memperoleh SK Inpassing sebanyak 79 ribu orang. “Kemenag tidak dapat menjanjikan kapan dana tersebut akan dicairkan karena tergantung dari political will Kemenkeu,” ujarnya. Jika Kemenkeu telah mencairkan dana tersebut, maka bulan Juni dana SK Inpassing untuk guru swasta akan segera disalurkan.

"Insyaallah ketika ada uangnya dari Kemenkeu, ya kita bayarkan. Saya kalau menjanjikan waktu tidak berani karena ini on going process yang akan kita komunikasikan terus,” papar Nur Kholis.

Read More

Cek Sekolah Anda Masuk K13 Atau Tidak ?

Keputusan nasib K-13 itu diambil setelah ia menerima
 laporan dari tim evaluasi kurikulum yang diketuai guru besar
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Suyanto.

Def Blogger - Rekan2 guru semua apa masih ingat dengan kurikulum 2013 ? hehehe, tentu saja masih kan, dimana sistem pendidikan ini belum bisa berjalan dengan baik di seluruh sekolah Indonesia khususnya daerah-daerah terpencil dalam artian dijalankan secara terbatas dan satuan pendidikan yang tidak melaksanakan K13, dikembalikan lagi ke kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Ada beberapa Alasan Kurikulum 2013 Dihentikan dan diganti dengan Kurikulum KTSP yaitu menurut menteri pendidikan dan kebudayaan bapak Anies Bawesdan, berdasarkan pada rekomendasi tim evaluasi implementasi Kurikulum 2013 dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Keputusan nasib K-13 itu diambil setelah ia menerima laporan dari tim evaluasi kurikulum yang diketuai guru besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Suyanto. Anies mengatakan, sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan Kurikulum 2013

Faktor lainnya seperti kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendamping guru dan pelatihan kepala sekolah yang belum merata demikian dikemukakan oleh Anies seperti yang dikutip dari MetroTV

Nah, bagi bapak dan ibu guru yang membutuhkan daftar sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013, berikut ini saya share Surat keputusan Kepala Penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan beserta lampirannya. Untuk lebih jelasnya Download filenya DISINI. Sekian dan terima kasih

Terima kasih atas kunjungannya, Agar mengetahui update postigan diatas kunjungi SUMBER LINK berikut:http://defankpratama.blogspot.com/2015/04/cek-sekolah-anda-masuk-k13-atau-tidak.html#ixzz3YjXHYlMz

Read More

Hanya 2 Sekolah di Rembang yang Bisa UN Berbasis Komputer

Gambar hanya ilustrasi.. 

KBR, Rembang – Hanya ada dua sekolah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang siap melaksanakan Ujian Nasional dengan sistem Ujian Berbasis Komputer (Computer Base Test/CBT), yakni SMK N I Rembang dan SMK Umar Fatah.

Sementara untuk puluhan sekolah lainnya, sistem UN masih tetap menggunakan cara cara lama, dengan mengerjakan soal di lembaran kertas.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Noor Effendi menuturkan, dua sekolah tersebut telah mematangkan sarana prasarana, seperti komputer, jaringan internet dan tenaga teknisi. B

Sedangkan mengenai antisipasi gangguan, pihak PLN sudah siap membantu tidak akan terjadi pemadaman listrik selama pelaksanaan Ujian Nasional. Kalaupun sampai padam, karena cuaca buruk, sekolah telah menyiagakan mesin genset.

“Jadi untuk pengawasan ujian nasional online akan disilang, antara SMK I dan SMK Umar Fatah. Dari sarana prasarana sudah lengkap, tekhnisi juga ada. PLN siap membantu, selama ujian tidak akan terjadi pemadaman listrik,” jelas Noor Effendi di Rembang, Sabtu (11/4/2015).

Menurut rencana, ujian nasional SMA-MA akan berlangsung pada pekan depan mulai Senin hingga Kamis mendatang. Jumlah peserta ujian nasional SMA sederajat di kabupaten Rembang sebanyak 16.671 anak. 

Editor: Anto Sidharta

sumber: http://portalkbr.com/04-2015/hanya_2_sekolah_di_rembang_yang_bisa_un_berbasis_komputer/69717.html

Read More

Pesta Bikini Rayakan UN, bikin heboh dunia pendidikan

Pesta Bikini Rayakan UN(Gambar Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keprihatinan terhadap beredarnya undangan pesta bikini yang akan digelar siswa-siswi SMA untuk merayakan selesainya Ujian Nasional (UN), ditujukkan netizen di jejaring sosial Twitter. 'Pesta Bikini Rayakan UN' yang berisi sejumlah kecaman netizen bahkan kini menjadi trending topic.

Beberapa netizen menilai, pemerintah seperti tidak benar-benar memperhatikan dunia pendidikan sehingga hal semacam ini luput dari pengawasan. Pemerintah saat ini lebih sibuk mengurusi urusan politik daripada pendidikan.

"Pesta Bikini Rayakan UN < ketika pendidikan dianak tirikan, ketika pemerintah sibuk dengan 
kekuasaannya dan orang-orang yang cerdas terasingkan," tulis akun @ManxSuardi.

"Sungguh luar biasa siasat setan-setan perusak moral generasi bangsa. Orang tua, Pemda, Pemerintah harus super waspada. Pesta Bikini Rayakan UN," tulis akun ‏@afriadiajo.

Pesta bikini anak SMA juga dianggap sebagai pemerosotan moral anak bangsa. Acara tersebut dianggap tidak sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. 

"Pesta Bikini Rayakan UN. Propaganda Penghancuran Moral & Akhlak!!!" tulis akun @tuyung_milan.

"Malu-maluin bangsa Indonesia ih, ingetlah bangsa kita punya budaya dan moral. Ga guna pesta begitu!! # 'Pesta Bikini Rayakan UN'" tulis akun @Istia_tia22.

Sebelumnya dunia twitter dihebohkan dengan beredarnya undangan bikini party bagi anak SMA. Undangan  tersebut  disebar oleh akun Twitter bernama @Divine_prod. Di situ tertulis akan diadakan pesta pada 25 April 2015 di The Media Hotel, Jalan Gunung Sahari, dari pukul 22.00 sampai selesai.

Tercantum, dress code para peserta, bikini dan summer dress. Undangan acara ini pun tertulis didukung oleh siswa-siswi dari SMA Muhammadiyah Rawamangun, SMA 8 Bekasi, SMA 12 Jakarta, SMK Musik BSD, SMA Alkamal, dan sembilan SMA lainnya serta satu SMK. 
sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/23/nn94sk-pesta-bikini-rayakan-un-jadi-trending-topic

Read More

Banyak sekolah yang belum siap, kurikulum 2013 tak berlanjut

Dengan  kondisi tersebut, saat ini posisi guru TIK belum jelas.  

BANYUMAS, suaramerdeka.com –

Kasi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Susmoro menyebut, seiring berjalannya waktu dan adanya pergantian pemerintahan, kurikulum 2013 ternyata tidak berlanjut dengan pertimbangan banyaknya sekolah yang belum siap.

Dengan adanya kebijakan ini, maka otomatis sekolah harus kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

”Dalam kurikulum KTSP, mata pelajaran TIK diajarkan di bangku sekolah, khususnya jenjang SMP.  Bahkan mapel itu berlaku secara nasional dan diberikan di semua sekolah, tetapi jumlahnya hanya dua jam dalam sepekan,” tambahnya.

Dengan  kondisi tersebut, saat ini posisi guru TIK belum jelas.  Pasalnya hingga sekarang belum ada peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat.

”Apakah mereka menggunakan aturan yang berlaku saat kurikulum 2013 diterapkan atau kembali lagi ke kondisi awal saat kurikulum KTSP diberlakukan,” tandasnya.

sumber: http://berita.suaramerdeka.com/kurikulum-2013-tak-berlanjut-karena-banyak-sekolah-belum-siap/

Read More

PGRI dukung Ahok pecat Kepala Sekolah SMA N 3 Jakarta

Hasman mengatakan, kedatangan Retno ke SMA N 2 Jakarta Barat sangat tidak mencerminkan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja marah besar kepada Kepala Sekolah SMA N 3 Jakarta Retno Listyarti yang tidak berada di sekolah saat Ujian Nasional berlangsung. Wakil Ketua PGRI DKI Jakarta Hasman Arsyad menilai kemarahan tersebut wajar terjadi.

Hasman mengatakan, kedatangan Retno ke SMA N 2 Jakarta Barat sangat tidak mencerminkan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah. Bahkan, dia menilai, karena kelalaian tersebut maka wajar jika Dinas Pendidikan DKI Jakarta memecatnya dari posisinya sekarang.

"Kami melihat kalau dari ketentuan dan etika, kepala sekolah harus berada di sekolah tidak boleh berada di luar sekolah, apalagi ketika ujian nasional. Kalau sudah begini tidak layak lagi jadi kepala sekolah," tegasnya saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (18/4).

Menurutnya, rencana Basuki atau akrab disapa Ahok untuk memecat Retno sudah sangat tepat. Karena sikap kepala sekolah SMA N 3 Jakarta ini bisa menjadi contoh buruk untuk kepala sekolah lainnya.

"Untuk itu PGRI mendukung sekali rencana Gubernur untuk memecatnya. Mana ada kepala sekolah kaya gitu? Dia bukan contoh yang baik dan lalai pada tanggung jawab," tutup Hasman.

Sebelumnya, Ahok memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman untuk memecat Retno. Karena memecat kepala sekolah bukan wewenangnya sebagai pemimpin kepala daerah.

"Dia mesti dipecat dari kepala sekolah. Tapi Dinas yang akan lakukan, bukan saya yang bisa pecat," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4).

Kesalahan Retno adalah datang ke SMA N 3 Jakarta Barat ketika Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Basuki melakukan peninjauan UN. Saat itu Retno malah diwawancarai salah satu stasiun televisi dan tidak mengenakan seragam.

"Pertama, dia enggak pakai seragam dan kedua, dia juga masih pegang organisasi. Ingat Anda (Retno) ini kepala sekolah loh, bukan cuman guru," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Arie Budhiman menegaskan, seharusnya selama berlangsungnya Ujian Nasional Kepala Sekolah harus berada di tempat kerja. Karena, berjalannya ujian akhir ini berada di bawah tanggung jawab Kepala Sekolah.

"Harusnya dia dengan alasan apapun haru bertanggung jawab terhadap sekolahnya. Saya rasa itu kan tidak bertanggung jawab," ungkapnya di SMK N1 Budi Utomo, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Dia menyatakan, Basuki atau akrab disapa Ahok pasti tidak akan senang dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Retno. Terlebih saat mengikuti peninjauan di SMA N 3 Jakarta Barat, Retno tidak menggunakan seragam dan melakukan wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta.

"Saya kira Gubernur menyatakan tidak suka dengan kondisi seperti itu. Pasti akan kami berikan teguran. Apapun alasannya seseorang harus bertanggungjawab pada saat ujian nasional. Dia harus ada di tempatnya," tegas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta ini.

Saat dikonfirmasi mengenai perilaku Retno ini, Ahok nampak geram dengan bawahannya tersebut. Dia menegaskan akan memeriksa Kepala Sekolah tersebut dan harus memberikan sanksi kepada Retno.

"Makanya nanti akan kami periksa dan kasih sanksi. Nanti Kadis (Pendidikan dan Budaya) yang akan urus. Makanya harusnya enggak boleh dia (keluyuran saat UN), ngapain coba. Terus mana tadi (saat Retno ke SMA 3), dia enggak pakai seragam (seragam dinas Kepsek berwarna biru donker) lagi," tutupnya.

http:://www.merdeka.com/jakarta/pgri-dukung-ahok-pecat-kepala-sekolah-sma-n-3-jakarta.html

Read More